KOTA Cilegon yang awalnya hanya sebagai daerah persawahan dan ladang, saat ini sudah berubah menjadi daerah industri, pelabuhan dan perdagangan.
Daerah Cilegon terus menggeliat setelah daerah bekas kewedanaan ini resmi terpisah dari daerah induknya, ya-, itu Kabupaten Serang, dan menjadi kota madya pada 21 April 1999,melalui UU No 15/ 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Depok dan Kota Madya Cilegon.
View Larger Map
Kendati demikian, kota yang memiliki potensi yang besar ini tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Pada 2007, dari 338.027 jiwa penduduk Kota Cilegon, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 59,39%, sebanyak 12,38% adalah pengangguran dan sisanya sebanyak 59,39% bekerja. Jumlah warga Kota Cilegon berusia di atas 15 tahun yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebanyak 2,88%, industri pengolahan 25,57%, perdagangan, rumah makan, dan hotel sebanyak 25,81%, jasa kemasyarakatan 19,63%, dan lainnya 26,11%. Tidak hanya itu, dari 338.027 jiwa, untuk usia bukan angkatan kerja sebanyak 40,61%. Dari jumlah itu, sebanyak 13,43% mengenyam bangku sekolah, 22,21% dinyatakan hanya mengurus rumah tangga, dan lainnya 4,97% tersebar. Sementara untuk jumlah warga miskin 5.791 jiwa, warga sangat miskin 1.067 jiwa dan warga yang hampir miskin
14.044 jiwa. Jumlah total keseluruhan warga miskin yang telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah sebanyak 20.902 jiwa.
Jika dilihat dari potensi dan peluang kerja, di Kota Cilegon banyak industri besar dankecilyang dibangun.Dari data di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, untuk jumlah perusahaan berbadan hukum PT sebanyak 172, CV351,koperasi 24, perorangan 76, dan lainnya 3 perusahaan. Adapun dilihat dari SIUP yang diterbitkan Pemkot Cilegon, untuk perusahaan kecil 454, perusahaan menengah 90, perusahaan besar 54.
Sementara untuk jumlah rumah makan 107, hotel 19, perusahaan perdagangan 598yangmeliputiperdagang-an besar 54, perdagangan menengah 90, dan perdagangan kecilsebanyak454.Tentusaja kalau melihat potensi tersebut, seharusnya warga Kota Cilegon tidak harus menganggur, karena peluang lapangan kerja yang ada sangat! ahluas.
Menurut Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Hidayat Ma-mur, Pemerintah Kota Cilegon te tap berupaya un tuk mengentaskan masalah kemiskinan dengan membuka peluang usaha yang sangat luas,baik terus menarik investor asing maupun dengan melakukan pembinaan ekonomi masyarakat yang padat karya. Berdasarkan penghi-tundgan atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Cilegon pada 2007 tercatat Rpl6,038 miliar atau meningkat 10,61% dari 14,498 miliar pada 2006 lalu.
Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000, PDRB Kota Cilegon meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,48%. Sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Cilegon adalah sektor industri pengolahan, yaitu 58,74%. Disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesarl4,93% dan sektor listrik, gas, dan air sebesar 9,60%. Sementara itu, lainnya memiliki kontribusi di bawah 10%.
Pemkot Cilegon sejak 2007 lalu telah melebur dan memperbarui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan sejak 2002,menjadi unit pelaksana teknis (UPT) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon. UPT pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dikelola secara mandiri untuk memberikan pelayanan terpadu dan profesional pada usaha mikro kecil (UKM), yang meliputi pelatihan, pe-magangan, pembiayaan, informasi bisnis, pemasaran, konsultasi manajemen, dan pendampingan.
Untuk tahun 2007 saja, perintisan modal usaha dari aset Rpl,2 miliar, omzet Rp67,3 miliar, laba Rpl,4 miliar bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.030 orang, penguatan usaha dari aset Rp5,7 miliar, omzet Rp89 miliar, laba Rpl7,8 miliar, penyerapan tenaga kerja 982 orang, pengembangan usaha dari aset Rp8,7 miliar, omzet Rp98,2 miliar, laba Rpl9,6 miliar, penyerapan tenaga kerja 982 orang.
Bukan hanya bidang ekonomi, Pemkot Cilegon juga telah melaksanakan program prioritas pendidikan yang saat ini dijalankan, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Cilegon pada APBD 2009 ini telah menganggarkan dana sebesar Rp8,6 mili ar. Anggaran itu untuk membebaskan biaya SPP dan DSP tingkat SMP dan SMA, sedangkan untuk pembangunan yang akan dilakukan pihak sekolah saat ini sekolah bisa mengajukan langsung kepada Pemkot Cilegon seperti yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. "Program pendidikan dasar 12 tahunse-bagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM."
Untuk menjamin masalah kesehatan masyarakat, Pemkot Cilegon juga telah menganggarkan sebanyak Rp3 miliar untuk membebaskan biaya rawat inap kelas tiga di RSUD Cilegon. Selain itu. Pemkot Cilegon juga membebaskan biaya berobat dipuskesmas, dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp600 juta.Terkait penanggulangan kemiskinan melalui program pemerintah pusat, seperti PNPM. Pada tahap pertama 2007-2008, anggaran yang disediakan Rp4,4 miliar untuk 14 kelurahan. Sementara rencana 2009 ini, anggaran yang disediakan untuk PNPM sebesar Rp8,206 miliar untuk 43 kelurahan, dengan dana sharing dari APBD Kota Cilegon sebanyak 50%.
Program PNPM ini akan dibagi untuk pembangunan fisik 70%, perekonomian masyarakat 20%, dan sosial kemasyarakatan 10%. "Untuk permodalan akan dilakukan bantuan pinjaman bergulir yang harus diselesaikan selama tiga tahun," ujar dia.
Dalam mendorong percepatan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemkot Cilegon juga memiliki empat mega proyek yang sebagainya sudah selesai dibangun, yaitu pembangunan akses jalan lingkar selatan, pembangunan Pelabuhan Kubang Sari, pembangunan Terminal Terpadu Merak, dan pembangunan Pasar Kota. "Dalam pembangunan jalan lingkar selatan, dana yang dikeluarkan murni dari dana APBD Kota Cilegon. Seharusnya pemerintah provinsi juga memberikan bantuan, sebab pembangunan jalan itu membuka akses lintas kabupaten dan kota," tandasnya.
Pemkot Cilegon sejak 2007 lalu telah melebur dan memperbarui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan sejak 2002,menjadi unit pelaksana teknis (UPT) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon. UPT pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dikelola secara mandiri untuk memberikan pelayanan terpadu dan profesional pada usaha mikro kecil (UKM), yang meliputi pelatihan, pe-magangan, pembiayaan, informasi bisnis, pemasaran, konsultasi manajemen, dan pendampingan.
Untuk tahun 2007 saja, perintisan modal usaha dari aset Rpl,2 miliar, omzet Rp67,3 miliar, laba Rpl,4 miliar bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.030 orang, penguatan usaha dari aset Rp5,7 miliar, omzet Rp89 miliar, laba Rpl7,8 miliar, penyerapan tenaga kerja 982 orang, pengembangan usaha dari aset Rp8,7 miliar, omzet Rp98,2 miliar, laba Rpl9,6 miliar, penyerapan tenaga kerja 982 orang.
Bukan hanya bidang ekonomi, Pemkot Cilegon juga telah melaksanakan program prioritas pendidikan yang saat ini dijalankan, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Cilegon pada APBD 2009 ini telah menganggarkan dana sebesar Rp8,6 mili ar. Anggaran itu untuk membebaskan biaya SPP dan DSP tingkat SMP dan SMA, sedangkan untuk pembangunan yang akan dilakukan pihak sekolah saat ini sekolah bisa mengajukan langsung kepada Pemkot Cilegon seperti yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. "Program pendidikan dasar 12 tahunse-bagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM."
Untuk menjamin masalah kesehatan masyarakat, Pemkot Cilegon juga telah menganggarkan sebanyak Rp3 miliar untuk membebaskan biaya rawat inap kelas tiga di RSUD Cilegon. Selain itu. Pemkot Cilegon juga membebaskan biaya berobat dipuskesmas, dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp600 juta.Terkait penanggulangan kemiskinan melalui program pemerintah pusat, seperti PNPM. Pada tahap pertama 2007-2008, anggaran yang disediakan Rp4,4 miliar untuk 14 kelurahan. Sementara rencana 2009 ini, anggaran yang disediakan untuk PNPM sebesar Rp8,206 miliar untuk 43 kelurahan, dengan dana sharing dari APBD Kota Cilegon sebanyak 50%.
Program PNPM ini akan dibagi untuk pembangunan fisik 70%, perekonomian masyarakat 20%, dan sosial kemasyarakatan 10%. "Untuk permodalan akan dilakukan bantuan pinjaman bergulir yang harus diselesaikan selama tiga tahun," ujar dia.
Dalam mendorong percepatan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemkot Cilegon juga memiliki empat mega proyek yang sebagainya sudah selesai dibangun, yaitu pembangunan akses jalan lingkar selatan, pembangunan Pelabuhan Kubang Sari, pembangunan Terminal Terpadu Merak, dan pembangunan Pasar Kota. "Dalam pembangunan jalan lingkar selatan, dana yang dikeluarkan murni dari dana APBD Kota Cilegon. Seharusnya pemerintah provinsi juga memberikan bantuan, sebab pembangunan jalan itu membuka akses lintas kabupaten dan kota," tandasnya.
Sumber :
http://www.mediacenterkopukm.com/detail-berita.php?bID=3469
23 Maret 2009
Sumber Gambar:
http://www.promolagi.com/UserFiles/Image/Cilegon/cilegon.7.JPG
mantap
BalasHapus