Menurutnya, gejolak yang dikhawatirkan muncul adalah penolakan dari masyarakat yang menilai nuklir akan membahayakan daerahnya. “Kata nuklir itu yang nantinya dapat meresahkan masyarakat, pasti masyarakat akan protes jika ada PLTN. Pokoknya Pemkot Cilegon tidak setuju adanya PLTN,” katanya.
Di lain pihak, Gubernur Banten Atut Chosiyah juga meminta pemerintah pusat agar PLTN tidak dibangun di daerah Bojonegara dan Pulau Panjang, Kabupaten Serang. Kedua daerah itu sedang diteliti kelayakannya oleh tim survei. “Alasannya, daerah Bojonegara itu dialokasikan untuk kawasan ekonomi khusus (KEK). Sedangkan Pulau Panjang juga direncanakan untuk kilang minyak,” katanya.
Gubernur Banten mengaku telah menerima jaminan dari para pakar di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), yang menyatakan jika terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat akibat dikembangkannya tenaga nuklir maka yang dirugikan adalah dunia secara umum. Dia membenarkan tim PLTN itu telah menyurvei empat lokasi, di antaranya Pulau Panjang dan Bojonegara.
Sekot Cilegon Edi Ariadi memaparkan, di Cilegon terdapat tiga pembangkit listrik yakni PLTU Suralaya, PLTGU Cilegon di Bojonegara dan pembangkit listrik milik PT Krakatau Steel. Ia menilai Cilegon sudah cukup menjadi daerah pembangunan industri dan pembangkit yang dimaksud.
“Kini pemerintah lebih condong kepada bagaimana membuat udara di Cilegon ini lebih kondusif. Sudah cukup dengan pembangkit-pembangkit dan deretan perindustrian. Kalau ada PLTN, sudah nantinya udara kotor, kami khawatir menjadi malapetaka bagi permukiman masyarakat dan kawasan industri yang sudah nampak padat. Saya takut ada ledakan nuklir seperti beberapa kejadian di negara lain,” ujarnya. (iman nur rosyadi)
Sumber:
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/05/sh06.html
15 Agustus 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar